Warga Rusun Tidak Mampu Diminta Jadi PHL
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta instansi terkait bisa memberdayakan warga rumah susun yang tidak mampu membayar rusun. Hal ini menyikapi adanya 33 Kepala Keluarga (KK) di Rusuna Jatinegara Barat menunggak iuran bulanan.
Instansi terkait bisa bantu, UMKM bisa siapin modal usaha dan lokasi dagang, kalau jauh tidak masalah karena naik busway gratis,
"Instansi terkait bisa bantu, UMKM bisa siapin modal usaha dan lokasi dagang, kalau jauh tidak masalah karena naik busway gratis," ujarnya Basuki saat rapat pimpinan (Rapim), Senin (4/4).
Mekanisme Pencairan Gaji PHL dan PPSU DisosialisasikanMenurutnya, warga rusun yang tidak mampu dapat direkrut menjadi pekerja harian lepas (PHL) untuk membersihkan rusun. Basuki mengkritisi, saat ini banyak PHL yang direkrut dari luar Jakarta.
"Bisa diberdayakan bersihin toilet, petugas pencatatan, petugas ketok pintu layani dengan hati dan banyak lagi, jadi benar berdaya guna," katanya.
Mereka juga bisa diminta untuk membersihkan Transjakarta yang saat ini sampai ke rusun. Instansi terkait diminta tinggal mengatur besaran pembayarannya.
"Kawasan rusun itu jadi inkubator, kita mau perketat juga yang tinggal, cucu mantu tidak boleh, parkirnya juga harus dibatasi karena mau dibangun untuk unit usaha," tandasnya.
